Polemik pencabutan Peraturan Daerah (Perda) minuman keras (miras) oleh Kementerian Dalam Negeri

DEPOK – Polemik pencabutan Peraturan Daerah (Perda) minuman keras (miras) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundang kontroversi. Hal ini kemudian memicu kemarahan para ormas islam salah satunya Front Pembela Islam (FPI).

Salah satunya diungkapkan Ketua FPI Depok, Habib Idrus Al Gadhri. Idrus mengecam keputusan Kemendagri jika perda miras jadi dicabut.

“Kami FPI sudah siap satu komando mengecam keputusan Kemendagri, miras justru memicu terjadinya kemaksiatan,” tegasnya kepada wartawan, Minggu (15/01/12).

Idrus pun mengancam akan merazia pasar swalayan dan mini market yang masih menjual miras. “Kami akan sweeping semua toko baik yang modern ataupun kafe yang masih menjual miras,” jelasnya.

Di Depok, kata dia, Perda miras yang diberlakukan masih tidak efektif. Ia ingin Perda miras yang diberlakukan tak ada batas toleransi untuk peredaran miras.

“Kami tidak main istilah golongan miras, ataupun kadarnya berapa persen, kami mau di Depok nol miras,” tandasnya.